Office: Gedung Twink Jl Kap Tendean 82 Jakarta Selatan
Tel 021- 983 77 516
Mobile: 0818 742 813
Kantor Prima Saidah Mampang
Selasa, 27 September 2011
Travel Haji Plus Prima Saidah Menerima Pendaftran Calon Jamaah
Office: Gedung Twink Jl Kap Tendean 82 Jakarta Selatan
Tel 021- 983 77 516
Mobile: 0818 742 813
Kantor Prima Saidah Mampang
Menag: Layanan Kesehatan Haji Siap
Antara
Menag Suryadharma Ali
Selasa, 27 September 2011 16:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah telah
mempersiapkan penyelenggaran haji 1432 H, meliputi persiapan menyangkut
teknis baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Termasuk menyiapkan
pelayanan kesehatan selama di Makkah dan Madinah bagi para jamaah haji.
Menteri Agama Suryadharma mengatakan di Jakarta, Selasa (27/9), pelayanan kesehatan di Makkah telah disiapkan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), atau setara dengan rumah sakit tipe C di Indonesia. Kapasistasnya mencapai 150 tempat tidur. Pelayanan itu ditambah dengan pelayanan klinik di 11 sektor.
Sedangkan di Madinah, BPIH telah dipersiapkan dengan tipe D. Daya tampungnya mencapai 65 tempat tidur. Di Madinah, layanan kesehatan didukung pula pelayanan klinik di 4 sektor. Pemerintah RI bekerjasama dengan rumah sakit pemerinah Arab Saudi untuk menangani pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut. “Kita telah siapkan antisipasi menghadapi kemungkinan di lapangan,” kata Menag.
Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama (Kemenag), Zainal Abidin Supi, mengatakan jamaah haji dijadwalkan memasuki asrama pada 1 Oktober. Secara serentak, jamaah haji yang tergabung dalam kloter pertama akan diberangkatkan ke Jeddah 2 Oktober. Ia menegaskan waktu pelunasan BPIH telah berakhir sejak 19 September. Proses pelayanan pelunasan yang masih dilakukan hingga kini diperuntukkan mereka yang terkendala akibat teknis ataupun problem IT.
“Kan kasihan mereka yang sudah antri di bank lalu batas waktunya berakhir karena namanya tidak muncul atau tidak bisa ter-entry,” katanya.
Menteri Agama Suryadharma mengatakan di Jakarta, Selasa (27/9), pelayanan kesehatan di Makkah telah disiapkan Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI), atau setara dengan rumah sakit tipe C di Indonesia. Kapasistasnya mencapai 150 tempat tidur. Pelayanan itu ditambah dengan pelayanan klinik di 11 sektor.
Sedangkan di Madinah, BPIH telah dipersiapkan dengan tipe D. Daya tampungnya mencapai 65 tempat tidur. Di Madinah, layanan kesehatan didukung pula pelayanan klinik di 4 sektor. Pemerintah RI bekerjasama dengan rumah sakit pemerinah Arab Saudi untuk menangani pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut. “Kita telah siapkan antisipasi menghadapi kemungkinan di lapangan,” kata Menag.
Direktur Pelayanan Haji Kementerian Agama (Kemenag), Zainal Abidin Supi, mengatakan jamaah haji dijadwalkan memasuki asrama pada 1 Oktober. Secara serentak, jamaah haji yang tergabung dalam kloter pertama akan diberangkatkan ke Jeddah 2 Oktober. Ia menegaskan waktu pelunasan BPIH telah berakhir sejak 19 September. Proses pelayanan pelunasan yang masih dilakukan hingga kini diperuntukkan mereka yang terkendala akibat teknis ataupun problem IT.
“Kan kasihan mereka yang sudah antri di bank lalu batas waktunya berakhir karena namanya tidak muncul atau tidak bisa ter-entry,” katanya.
Senin, 26 September 2011
Haji Reguler dapat Tambahan Kuota 7 Ribu
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Selasa, 13 September 2011 18:49 WIB
Keputusan alokasi 10
ribu kuota haji tambahan 2011 tidak akan diubah. Sebanyak 7.000 kuota
akan tetap diperuntukkan bagi haji regular dan 3.000 untuk jamaah haji
khusus.
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali. “Iya sudah final,”katanya kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (13/9)
Menag mengatakan keputasan itu didasari pertimbangan bahwa daftar antriancalon jamaah haji (calhaj) regular cukup panjang, Mencapai kurang lebih 1,2 juta calhaj. Daftar tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan waiting list calhaj haji khusus.
Namun, menag meminta agar PIHK jangan mempermasalahkan pembagian kuota saat ini. Pasalnya, proses penyerapan kuota masih akan berlangsung. Jika kuota pada pelunasan awal nantinya tidak terserap, maka akan dilanjutkan lagi di tahap kedua.
Apabila hingga akhir pelunasan masih terdapat sisa kouota maka dikembalikan ke porsi kuota nasional. Kebijakan pengelolaannya berada di tangan Menag. Menurutnya, masih terdapat peluang penambahan kuota bagi jamaah haji khusus. Tetapi, pihaknya tidak dapat memastikannya. “Iya (mungkin ditambah), tapi tidak bisa dijanjikan,”tegasnya
Sikap dan keputusan Menag itu, kata Ketua Bidang Kelembagaan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI), Sugeng Wuryanto, sangat disayangkan. Semestinya pemerintah melibatkan PIHK untuk membahas persoalan tersebut. Apalagi, pemerintah kerap memberikan harapan alokasi lebih besar jika terdapat tambahan kuota. “Kekuasaan cenderung arogan,”katanya
Menurutnya, jika PIHK diminta menunggu hasil sisa serapan kouta dianggap sebagai ketidaktegasan. Ia menilai bahwa akar persoalan yang harus diperbaiki ialah penetapan standar pelayanan minimal (SPM). Persoalan kuota adalah efek dari inkonsistensi pemerintah merumuskan SPM.
Di 2011, katanya, PIHK menunggu SPM lantaran hingga saat ini mereka belum menerima SPM itu. Ia mendesak agar SPM segera dikeluarkan agar ada ukuran jelas terkait pelayanan dengan BPIH minimal USD 7000 yang ditetapkan pemerintah. PIHK pada prinsipnya berkeinginin membanung sistem dan “Menag harus bangun komitmen,”katanya
Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali. “Iya sudah final,”katanya kepada sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (13/9)
Menag mengatakan keputasan itu didasari pertimbangan bahwa daftar antriancalon jamaah haji (calhaj) regular cukup panjang, Mencapai kurang lebih 1,2 juta calhaj. Daftar tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan waiting list calhaj haji khusus.
Namun, menag meminta agar PIHK jangan mempermasalahkan pembagian kuota saat ini. Pasalnya, proses penyerapan kuota masih akan berlangsung. Jika kuota pada pelunasan awal nantinya tidak terserap, maka akan dilanjutkan lagi di tahap kedua.
Apabila hingga akhir pelunasan masih terdapat sisa kouota maka dikembalikan ke porsi kuota nasional. Kebijakan pengelolaannya berada di tangan Menag. Menurutnya, masih terdapat peluang penambahan kuota bagi jamaah haji khusus. Tetapi, pihaknya tidak dapat memastikannya. “Iya (mungkin ditambah), tapi tidak bisa dijanjikan,”tegasnya
Sikap dan keputusan Menag itu, kata Ketua Bidang Kelembagaan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI), Sugeng Wuryanto, sangat disayangkan. Semestinya pemerintah melibatkan PIHK untuk membahas persoalan tersebut. Apalagi, pemerintah kerap memberikan harapan alokasi lebih besar jika terdapat tambahan kuota. “Kekuasaan cenderung arogan,”katanya
Menurutnya, jika PIHK diminta menunggu hasil sisa serapan kouta dianggap sebagai ketidaktegasan. Ia menilai bahwa akar persoalan yang harus diperbaiki ialah penetapan standar pelayanan minimal (SPM). Persoalan kuota adalah efek dari inkonsistensi pemerintah merumuskan SPM.
Di 2011, katanya, PIHK menunggu SPM lantaran hingga saat ini mereka belum menerima SPM itu. Ia mendesak agar SPM segera dikeluarkan agar ada ukuran jelas terkait pelayanan dengan BPIH minimal USD 7000 yang ditetapkan pemerintah. PIHK pada prinsipnya berkeinginin membanung sistem dan “Menag harus bangun komitmen,”katanya
Minggu, 25 September 2011
Urusan Umrah dan Haji, Saudi Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik
Sumber : REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH, Rabu, 31 Agustus 2011 22:46 WIB
–
Deputi Premier Kedua dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Naif, mengatakan pemerintah Saudi menghadapi tantangan besar sebagai tuan rumah jutaan peziarah yang datang ke tempat-tempat suci untuk haji dan umrah tiap tahunnya.
Oleh sebab itu, kata Naif, perencanaan matang adalah suatu keharusan dalam tiap melakukan suatu acara. Dan tiap aspek penyelenggaraan ibadah haji harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik.
"Ketika negara-negara lain disibukkan dengan even-even olahraga, maka mulai tahun ini kita harus mempersiapkan sejak awal untuk mengakomodasi sekitar 300.000 orang (untuk menyambut musim haji). Karena ibadah haji adalah pertemuan yang sangat besar dan pengelolaannya membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar lagi," tegasnya, saat Menteri Urusan Haji, Fouad Al-Farsy, Rabu (31/8).
Arab Saudi menjadi tuan rumah lebih dari 2,5 juta jamaah haji dan lima juta jamaah umrah setiap tahunnya.
Naif mengatakan pihaknya menyebarkan sekitar 60.000 petugas di Makkah, Mina, Arafah dan Muzdalifah untuk menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji. Para perwira polisi diperintahkan untuk menyambut peziarah dengan sopan dan memberikan bantuan yang diperlukan. "Mereka akan bertanggung jawab atas perilaku apa pun, dan kami akan menghukum mereka yang lalai dalam tugas," ancamnya.
Naif menambahkan, Arab Saudi akan memperlakukan semua peziarah dengan sama. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintahnya untuk mengubah aturan terkait haji yang kini tengah berlaku, maupun aturan lain yang diperlukan. Semua ini dalam rangka meningkatkan layanan untuk para tamu Allah agar lebih baik lagi.
Naif, yang juga Ketua Komite Tertinggi Haji ini, menegaskan Arab Saudi siap memobilisasi semua sumber dayanya untuk melayani para peziarah yang datang ke Tanah Suci. "Ini adalah tanggung jawab yang diberikan pada pemerintah kami. Dan akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin," tandasnya.
Deputi Premier Kedua dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Naif, mengatakan pemerintah Saudi menghadapi tantangan besar sebagai tuan rumah jutaan peziarah yang datang ke tempat-tempat suci untuk haji dan umrah tiap tahunnya.
Oleh sebab itu, kata Naif, perencanaan matang adalah suatu keharusan dalam tiap melakukan suatu acara. Dan tiap aspek penyelenggaraan ibadah haji harus dipertimbangkan dan direncanakan dengan baik.
"Ketika negara-negara lain disibukkan dengan even-even olahraga, maka mulai tahun ini kita harus mempersiapkan sejak awal untuk mengakomodasi sekitar 300.000 orang (untuk menyambut musim haji). Karena ibadah haji adalah pertemuan yang sangat besar dan pengelolaannya membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar lagi," tegasnya, saat Menteri Urusan Haji, Fouad Al-Farsy, Rabu (31/8).
Arab Saudi menjadi tuan rumah lebih dari 2,5 juta jamaah haji dan lima juta jamaah umrah setiap tahunnya.
Naif mengatakan pihaknya menyebarkan sekitar 60.000 petugas di Makkah, Mina, Arafah dan Muzdalifah untuk menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji. Para perwira polisi diperintahkan untuk menyambut peziarah dengan sopan dan memberikan bantuan yang diperlukan. "Mereka akan bertanggung jawab atas perilaku apa pun, dan kami akan menghukum mereka yang lalai dalam tugas," ancamnya.
Naif menambahkan, Arab Saudi akan memperlakukan semua peziarah dengan sama. Ia juga menyatakan kesiapan pemerintahnya untuk mengubah aturan terkait haji yang kini tengah berlaku, maupun aturan lain yang diperlukan. Semua ini dalam rangka meningkatkan layanan untuk para tamu Allah agar lebih baik lagi.
Naif, yang juga Ketua Komite Tertinggi Haji ini, menegaskan Arab Saudi siap memobilisasi semua sumber dayanya untuk melayani para peziarah yang datang ke Tanah Suci. "Ini adalah tanggung jawab yang diberikan pada pemerintah kami. Dan akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik mungkin," tandasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)